DAERAHHUKRIMNASIONALPOLITIKUncategorized

Seolah Tebang Pilih Dalam Penertiban PETI, LP2KP Soroti Kinerja Kapolres Bolmong

Gebraknusantara.com, Bolmong — Aktivitas Galian C ilegal dan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang tersebar di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, adalah menjadi tugas berat bagi institusi kepolisian dalam menegakkan supremasi hukum, terlebih dihadapkan dengan situasi Pandemi Covid 19 saat ini. Namun hal itu tidaklah menjadi suatu alasan bagi Kepolisian untuk tidak menindaki para pelaku ilegal tersebut secara merata tanpa harus tebang pilih.

Salah satunya aktivitas galian C dan PETI yang menggunakan alat berat di bantaran sungai Desa Totabuan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolmong, yang mana aktivitas tersebut masuk dalam wilayah hukum Polres Bolmong, tapi seolah dibiarkan. Pasalnya kegiatan ilegal tersebut sudah sangat sering disuarakan oleh masyarakat lokal maupun para aktivis pemerhati lingkungan agar segera ditertibkan sebelum berdampak buruk bagi kelangsungan hidup orang banyak karena dampak kerusakan lingkungan. Namum kenyataannya, hingga berita ini ditayangkan kegiatan tersebut masih mulus beroperasi. Sementara disisi lain, para penambang yang menggunakan peralatan seadanya malah ditutup. Seperti halnya penertiban yang dilakukan oleh Polres Bolmong beberapa waktu lalu di perbukitan Batubetel, Desa Mopugad, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolmong.

Dengan demikian  tentu menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat pada umumnya terkait penerapan supremasi hukum oleh Polres Bolmong yang terkesan tebang pilih. Ada apa dengan Kapolres Bolmong ?. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Investigasi Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP), Derek Ahmad Ismail, kepada media ini, Kamis, (02/08/2021) via seluler, Derek Menilai apa yang dilakukan oleh Polres Bolmong terkesan tebang pilih.

” Jika hal ini berlarut-larut dibiarkan dan tidak ditindaki oleh penegak hukum dalam hal ini Polres Bolmong, maka sudah tentu akan merugikan masyarakat dan negara tentunya, karena kegiatan ilegal tersebut hanya menguntungkan bagi segelintir orang namun menyengsarakan orang banyak,” jelas Derek, (sapaan akrab Derek Ahmad Ismail).

Ditambahkannya, dengan adanya dugaan pembiaran tersebut tentu kami soroti kinerja Kapolres Bolmong perlu dievaluasi lagi oleh Kapolda Sulawesi Utara agar bisa lebih tepat dan adil dalam penegakan hukum baik bagi mereka yang salah menggunakan jabatannya maupun rakyat kecil.

“Jangan hanya tajam kepada mereka yang dianggap kecil, namun tumpul kepada para oknum aparat maupun pejabat yang punya kepentingan, atau dengan kata lain tajam kebawah namun tumpul ke atas,” pungkas Derek.

Terkait pemberitaan ini, Kapolres Bolmong sedang dalam upaya Konfirmasi.

(Tim)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button