JAWA TENGAH

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tegaskan Kantongi Bukti Bupati Banjarnegara Terima Duit Korupsi

 

Gebraknusantara.com, Jawa Tengah – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan memiliki bukti yang kuat terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. KPK juga memiliki bukti mengenai aliran dana sebesar Rp 2,1 miliar yang diduga diterima Budhi terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Banjarnegara. Berdasarkan bukti-bukti itu, KPK menetapkan Budhi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ikut dalam pemborongan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara.

“KPK telah memiliki bukti yang kuat menurut hukum terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud sehingga perkara ini naik ke tahap penyidikan,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Sabtu (4/9/2021).

Pernyataan ini disampaikan Ali menanggapi pernyataan Budhi yang membantah menerima uang korupsi sebesar Rp 2,1 miliar. Bahkan, Budhi menantang KPK untuk membuktikan aliran dana tersebut.

Ali meminta Budhi dan saksi-saksi lainnya kasus ini untuk kooperatif. Salah satunya dengan menyampaikan keterangan sebenarnya saat diperiksa tim penyidik.

“KPK berharap agar tersangka dan pihak-pihak lain yang nanti kami panggil dan periksa bertindak kooperatif dengan menerangkan fakta-fakta sebenarnya yang diketahui di hadapan penyidik,” kata Ali.

Diketahui, KPK menetapkan Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya, Kedy Afandi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi ikut dalam pemborongan pengadaan barang dan jasa di lingungan Pemkab Banjarnegara tahun 2017-2018.

KPK menduga Budhi melalui orang kepercayaannya Kedy Afandi mengumpulkan asosiasi jasa konstruksi di salah satu rumah makan pada September 2017. Dalam pertemuan itu, Kedy menyampaikan paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri sebanyak 20 persen dari nilai proyek. Untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek itu, harus menyerahkan uang 10 persen dari nilai proyek.

Dalam pertemuan lanjutan di kediamannya, Budhi secara langsung meminta para kontraktor untuk menaikkan HPS sebesar 20 persen. Sebanyak 10 persen untuk Budhi dan sisanya untuk keuntungan kontraktor.

Tak hanya itu, KPK juga menduga Budhi aktif memantau pelaksanaan lelang proyek. Di antaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dan mengajak perusahaan milik keluarga, sampai mengatur pemenang lelang.

Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik keluarga Budhi yang tergabung dalam grup Bumi Redjo. Penerimaan commitment fee senilai 10% oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy. Secara total, Budhi diduga telah menerima commitment fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar.

Atas dugaan tindak pidana tersebut, Budhi Sarwono dan Kedy disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button